
DISKOMINFO, MAKALE SELATAN – Kegiatan Musrenbang Kecamatan Makale Selatan dilaksanakan di Tongkonan Ba’tan Ratu, Kelurahan Sandabilik, Kecamatan Makale Selatan, Jumat (14/02/2020).
Dalam sambutan pembuka Camat Makale Selatan, Marthen Barapadang mengatakan bersyukur sudah banyak yang pemerintah daerah lakukan dan telah dinikmati masyarakat baik dari segi infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, peternakan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan namun sejalan dengan perkembangan yang ada tentu semua harus ada pembenahan yang harus dilakukan.
Aspirasi masyarakat pada program pemerintah daerah yang terkait dalam tiga pilar yaitu Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh mengenai kurangnya tenaga guru, kurangnya fasilitas belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, lab, mobiler, komputer, air bersih dan toilet. Jangan Biarkan Rakyatku Sakit yaitu kurangnya tenaga medis(dokter gigi), tenaga posyandu dan pustu. Puskesmas rawat inap di Kelurahan Sandabilik telah selesai dan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Jangan Biarkan Rakyatku Lapar yaitu masyarakat kekurangan bibit, ternak, ikan, pupuk, pengairan.
Beliau juga mengapresiasi persiapan yang dilakukan tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak, baik dari Kecamatan, Kelurahan, Lembang, unsur kemasyarakatan termasuk kamtibmas, babinsa, tim penyuluh pertanian, pendamping desa dan pendamping keluarga harapan semua bersatu padu mempersiapkan musrenbang sehingga berjalan dengan baik.
Kepala Bappeda, Yunus Sirante dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan musrenbang yang berlangsung meriah dengan adanya tarian, alunan musik bambu, paduan suara yang sudah dipersiapkan dengan baik.
Berdasarkan aspirasi dan keluhan masyarakat di Kecamatan Makale Selatan yang menjadi prioritas yaitu pembangunan infrastruktur jalan poros Bera-Pangra’ta’ Lembang Randan Batu.
Dihadiri juga oleh 4 anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, yaitu Yohanis Lintin Paembonan, Evivana Rombe Datu, Yeriana Somalinggi dan Yan Kala’lembang, semua sepakat untuk menjadikan pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan di tahun 2021. Perhitungan biaya dan perencanaan akan diserahkan ke pihak pemerintah daerah khususnya OPD terkait selaku penyelenggara teknis. (dgr/tmk)