KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Servinta
Read Time2 Minutes, 5 Seconds

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional yang diawasi langsung oleh Tim Korsupgah KPK RI dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah telah memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Kerjasama Pemerintah Daerah ( Badan Pendapatan Daerah ) dengan Badan Pertanahan dalam hal pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) dimana realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 557.623.602,- dari target sebesar Rp. 500.000.000,- . sejak dilaksanakan kerjasama antara BAPENDA dan BPN  ( penggunaan aplikasi ) yang diawasi langsung oleh KPK RI realisasi sampai dengan 31 oktober 2019 sebesar Rp. 1.235.187.085,- Ini dapat direalisasikan karena sertifikat tidak dapat diterbitkan jika BAPENDA belum melakukan falidasi atas pembayaran BPHTB atas perolehan tanah dan bangunan dengan cara jual beli ataupun hibah.

Juga dalam merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan    ( PBB-P2 ) Badan Pendapatan Daerah telah melakukan evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tana Toraja dan memberikan teguran kepada Camat, Lurah ,Lembang bahwa per 31 Oktober 2019 target yang disampaikan harus dilunasi dan jika tidak dilunasi per 31 Oktober 2019 akan dikenakan denda sebesar 2 % per bulannya ; realisasi per 31 Oktober 2019 Rp. 2.771.048.185,- dari target operasional sebesar Rp. 2.972.581.085,- berarti telah direalisasikan sebesar 93,22%

Sementara kerjasama yang dilakukan antara BAPENDA dengan BANK SULSELBAR dalam rangka peningkatan Pajak Daerah yang mana akan dilakukan pemasangan MPOS kepada semua pengusaha Restoran, Rumah makan, Café dan Hotel, dimana BAPENDA terlebih dahulu fokus untuk pemasangan alat ke pengusaha restoran, rumah makan, dan telah dilakukan pemasangan alat sebanyak 23 unit dari 30 alat yang telah disiapkan oleh BANK SULSELBAR. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada beberapa restoran, rumah makan yang masih perlu pemahaman lebih untuk mau membantu BAPENDA dalam hal Penerimaan Pajak Restoran. Untuk tahap selanjutnya BAPENDA akan melakukan pemasangan alat MPOS untuk Pengusaha Hotel dan Café. Sejak dilakukan pemasangan alat realisasi atas Pajak Restoran sampai dengan 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 387.408.487,- Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya per 31 Desember 2018 realisasi Rp. 368.119.130,-.

Disamping itu Badan Pendapatan Daerah juga telah malakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam hal Penarikan Retribusi pada 2 Objek wisata unggulan di Kabupaten Tana Toraja yaitu Buntu Burake dan Pango-pango dengan cara BAPENDA hadir untuk memonitoring penyaluran dan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang juga menunjukkan hasil yang baik; setelah dilaksanakan selama 1 bulan penerimaan dari 2 destinasi tersebut telah mencapai angka Rp. 281.801.000,- Tim KORSUPGAH KPK RI juga mendorong Pemerintah Daerah (BAPENDA) untuk memaksimalkan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Sebesar Rp. 217.149.610,- dan telah terbayar sebesar Rp.200.908.210 yang berarti masih ada tunggakan sebesar Rp. 16.241.400,- , dan akan terus diintensifkan untuk dilakukan penagihan.

Sumber : Soni S. (Bapenda)

1 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise
Please follow and like us:
error

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemda Tana Toraja Berangkatkan 10 Warga Muslim untuk Umroh ke Mekkah

MAKALE — Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali memberangkatkan 10 orang warga muslim Toraja dari golongan kaum duafa ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah Umroh. Selain itu, pemerintah juga akan memberangkatkan 17 pemuka agama Kristen dan Katolik ke Yerusalem tahun ini. Program umroh untuk kaum duafah ini merupakan bagian dari […]

Subscribe US Now

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram