Hari ketiga, Kesepakatan Batas Daerah Tana Toraja,Torut, Enrekang dan Luwu dalam Rakor Penyelesaian Batas Daerah

Daniel Galenta
0 0
Read Time2 Minute, 57 Second

DISKOMINFO – Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah, hari ketiga dilaksanakan di Ruang Data Command Center Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (06/05/2021)

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah yang dilaksanakan pada hari ketiga membahas sebanyak 11 kesepakatan antardaerah setelah dihari pertama membahas sebanyak 12 kesepakatan dan hari kedua sebanyak 12 kesepakatan antardaerah.

Secara khusus dihari ketiga rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Dr. Ir. Semuel Tande Bura, MM menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah bersama Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara.

Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 26/BAD II/IX/V/2021 pada Kamis, 06 Mei 2021 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja akan menyerahkan dokumen penegasan batas daerah antara Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Tana Toraja setelah Desa Tallubamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Lembang Bau Selatan Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja bertemu paling lambat minggu keempat Bulan Mei 2021.
  2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Topdam XIV Hasanuddin akan memfasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Tana Toraja pada minggu pertama Bulan Juni 2021.

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 32/BAD II/IX/V/2021 pada Kamis, 06 Mei 2021 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sepakat tidak terdapat permasalahan terhadap batas daerah berdasarkan data hasil pelacakan Topdam XIV Hasanuddin tahun 2012 dan 2013, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Topdam VII Wirabuana Nomor 289/X/2012/Setda dan SPK/464/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mengusulkan pertigaan antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang pada P12 dengan titik koordinat 120” 2’ 32,781” BT dan 3” 20’ 59,750” LS.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Luwu sepakat ketahap penyusunan draft Permendagri batas daerah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Luwu.

Selanjutnya dihari yang sama, kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 36/BAD II/IX/V/2021 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum bersepakat terhadap sub segmen P.9, P.10, P.11(Lokasi SD), Dusun Patongloan dan Dusun Bontongan.
  2. Terhadap sub segmen sebagaimana angka 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk melakukan verifikasi lapangan.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sepakat untuk melakukan verifikasi lapangan di sekitar Jalan Poros Makale-Rantepao pada batas antara Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Verifikasi lapangan akan mempertimbangkan persil lahan sehingga garis batas tidak memotong area terbangun atau lahan pertanian/perkebunan.
  4. Adapun kelanjutan garis batas sebagaimana tergambarkan pada angka 3 ke arah Timur akan dibicarakan oleh kedua Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pemerintah Kelurahan Sarira dan Pemerintah Lembang Tadongkon.
  5. Seluruh hasil verifikasi lapangan pada angka 2, 3 dan 4 akan diserahkan kepada Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah c.q. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 11 Juni 2021 dengan mempertimbangkan data dan dokumen yang ada.

Kegiatan yang berlangsung selama 3(tiga) hari oleh Tim IX Percepatan Batas Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan 35 surat kesepakatan antar daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan batas daerah kabupaten/kota. (dgr/tmk)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Please follow and like us:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Subscribe US Now

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram