Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) Untuk Dua Kecamatan Di Tana Toraja

Ela Dik Roth
0 0
Read Time1 Minute, 53 Second

DISKOMINFO, MAKALE – Kabupaten Tana Toraja mendapat pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk dua Kelurahan yaitu Kelurahan Tondon Mamullu dan Kelurahan Bombongan.  Adapun lingkungan yang menerima program Kotaku ditiap kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tondon Mamullu meliputi RT 2 LK 01 Lallangan, RT 1 LK 04 Mamullu, RT 1 LK 01 Lallangan, serta RT 2 LK 03 Dokong, sedangkan Kelurahan Bombongan meliputi RT 2 LK 02 Kampis, RT 1 LK 03 Pengadilan, RT 2 LK 03 Pengadilan RT 2 LK 04 To’kaluku dan RT 1 LK 04 To’kaluku.

Pada hari Rabu (25/11/2020) yang lalu telah dilakukan tahapan sertifikasi kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku tahun anggaran 2020 di dua kelurahan Kabupaten Tana Toraja.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya program Kotaku ini karena dapat mengajarkan dan membiasakan masyarakat untuk berswadaya melalui tenaga, waktu dan pemikirannya untuk mengelolah permasalahan warga sendiri. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur itu sendiri,” ungkap Lurah Bombongan Sri Yuti Andi Lolo.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”,yaitu100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder)

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteriapermukimankumuh yaitukondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan (proteksi) kebakaran, dansebagai aspek tambahan, yaituketersediaan ruang terbuka publik. (edr/ktk)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Please follow and like us:

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Tahun 2020

DISKOMINFO, MAKALE – Ajakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dalam acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Kamis (26/11/2020). Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat ini dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, M. Syarif Bando, anggota Komisi X DPR RI, Eva […]

Subscribe US Now

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram